Lawatan SBY ke Jember Kenang Masa Kejayaan Demokrat

Jember,JatimUPdate.id,- Lawatan SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono) ke Jember, berkesempatan bercengkrama dengan masyarakat Kabupaten Jember, di Aula City Forest, Kecamatan Sumbersari, Jember, Minggu (28/1/2024).

Sedianya, SBY melakukan safari politik, di wilayah tapal kuda. Sambil berkampanye dalam memenangkan pasangan Capres - Cawapres 02.

SBY, mengingat bahwa pada tahun 2006, pernah berkunjung ke Jember, saat bencana banjir bandang melanda Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu, menyebut, saat menjabat sebagai Presiden RI ke-6 berbagai program sudah dijalankan.

"Ketika mengemban amanah selama 10 tahun lalu, banyak kegiatan yang saya lakukan di sini (Jember), yang sebagian masih diingat oleh beliau-beliau yang juga hadir dalam acara ini," ujarnya.

Selama dua periode kepemimpinannya, kata SBY, sudah banyak program yang dijalankannya, untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

"Selama 10 tahun Partai Demokrat ada di pemerintahan yang saya pimpin, bisa memberikan kontribusi langsung untuk pembangunan," ujarnya.

Namun, setelah lengser, SBY mengaku masih memberikan kontribusi kepada Pemerintaan Joko Widodo, baik dalam bentuk saran maupun kritik.

"Karena kami berada di luar pemerintahan, terus terang tidak banyak yang kami lakukan," katanya.

Karenanya, pada Pemilu 2024, SBY mengatakan, bahwa Demokrat akan kembali ke pemerintahan.

"Demokrat hanya ingin memperjuangkan agar presiden mendatang, sudi, berkenan, dan menjalankan kembali program-program dulu kami. Yang masih dicintai oleh rakyat," katanya.

Untuk memenangkan Pemilu 2024, SBY menghimbau kepada para caleg dari tingkat DPRD Kabupaten/kota, Provinsi, hingga DPR RI, agar mampu merebut hati rakyat.

"Kalau Demokrat kembali kuat di DPR RI, DPRD Jatim, dan DRPD Kabupaten Jember. Insyaalah juga akan mengawasi pemerintah. Akan mendukung pemerintah, kalau ada kesalahan kita ingatkan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, SBY mengingatkan agar para Caleg Partai Demokrat tidak terlalu mengumbar janji.

"Caleg Demokrat, tidak perlu banyak janji. Nanti rakyat malah tidak percaya. Jelaskan saja dulu yang kita laksanakan, tiap tahun gaji naik," ujarnya.

SBY mencontohkan, pengangkatan Pegawai guru honrorer, kemiskinan turun, pengangguran turun, petani mudah mendapatkan pupuk, solar, dan banyak program-programnya.

"Yang penting dijalankan kembali. Jadi tidak perlu janji-janji baru. Karena sudah lebih dari cukup," tandasnya.

SBY Perhatikan Guru Honorer

Dalam kesempatan itu, salah satu tokoh masyarakat dari Komunitas Pendidikan Muhammad Tohir, mempertanyakan nasib para pegawai dan guru honorer di lingkungan dunia pendidikan.

Me pertanyaan itu, SBY menjelaskan bahwa Presiden Jokowi, juga memiliki perhatian yang sama, terhadap nasib pegawai dan guru honorer.

"Dulu Alhamdulillah telah kita angkat 1,1 juta pegawai honorer dan guru honorer. Tadi ditanyakan Pak Thohir, 10 tahun ini belum diangkat kembali. Tetapi saya mendengar, pak Presiden kita Pak Jokowi kalau tidak salah satu bulan yang lalu mengatakan," jelasnya.

Kebijakan Presiden Joko Widodo itu, mendapatkan dukungan penuh dari SBY, Akan mengangkat satu juta guru honorer.

"Saya akan ikut mengawal, Bismillah mengingatkan Presiden Jokowi. Tolong diwujudkan tahun ini," tegasnya.

Ketika menjabat sebagai Presiden RI ke 6, kata SBY, dirinya memiliki program sertifikasi bagi guru. Dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan profesi lain seperti TNI-Polri.

"Dulu ada program sertifikasi, karena pada saat saya menjadi presiden. Beberapa bulan setelah itu saya nilai gaji guru hanya Rp 600 ribu. Gaji tamtama TNI-Polri (juga sama), hanya Rp 600 ribu, PNS golongan 1 Rp 600 ribu. Pasti tidak cukup," ucapnya.

"Oleh karena itu kami hadirkan (lewat program nasional kala itu) mencapai Rp 5 juta, selama 10 tahun. Itu namanya baru adil. Sementara gaji saya selama 10 tahun tidak naik. Tapi tidak apa, lebih baik mereka (Guru dan TNI-Polri) yang naik gajinya. Daripada presiden gajinya besar, karena itu lebih adil. Itu yang terjadi dulu," ungkapnya.

Kemudian, terkait program sertifikasi profesi pendidikan, menurut SBY, juga salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen.

Termasuk guru swasta, dan guru negeri, baik pada pendidikan umum, pendidikan agama Islam, termasuk pondok pesantren.

"Saya setuju dan ini Demokrat akan ikut memperjuangkan agar kuota atau peluang kesetaraaan guru negeri dan swasta semakin baik. Yang nampaknya masih perlu ditingkatkan lagi, agar menjadi lebih adil ke depan nanti," ujarnya.

Terangkan Progam PNPM

Dalam sesi dialog , salah satu peserta mempertanyakan alasan dihapusnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), yang di era SBY, PNPM-Mandiri adalah salah satu program unggulan nasional yang dinilai memberikan manfaat.

Terkait hal itu, SBY dalam pidatonya memberikan jawaban. Jika dihapusnya program itu, adalah kebijakan dari Presiden saat ini.

"PNPM tadi jelas, ada perbedaan kebijakan Pak Jokowi dengan kebijakan saya. Tidak boleh saya bilang kebijakan Pak Jokowi salah, tidak boleh. Karena beliau punya pertimbangan tersendiri, saya juga punya pertimbangan sendiri. Pak Jokowi juga tidak boleh bilang, kebijakan Pak SBY salah. Kami harus saling menghormati," jawab SBY.

Namun demikian, terkait alasan adanya program PNPM-Mandiri itu, menurut SBY adalah salah satu program unggulan untuk memberikan kesempatan di daerah agar memiliki keinginan sendiri untuk mengembangkan wilayahnya.

"Kenapa PNPM itu dijalankan?, karena kalau semua mengatur pusat, yang membangun desa, pusat, kecamatan (juga) pusat. Belum tentu cocok dengan keinginan desa-desa itu. Keinginan kecamatan-kecamatan itu, oleh karena itu kita bikin model PNPM itu," ujarnya.

Memang, kata SBY, sekarang program tersebut dihapus, tapi kalau Demokrat menang, maka akan memperjuangkannya kembali.

"Supaya dihidupkan kembali," sambungnya.

Lewat program PNPM-Mandiri, SBY menjelaskan, setiap daerah memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi kedaerahan agar lebih maju sesuai dengan harapan masyarakat setempat.

"Bagi yang belum memahami PNPM, beberapa desa dan kecamatan mungkin membangun jembatan, tempat pertanian, jadi yang paling mengetahui ya desa itu. Pemerintah mengalokasikan anggaran, hey pak camat, pak kades, kami bantu sekian miliar. Untuk dikerjakan yang baik," ulasnya.

Melalui program PNPM, kata SBY, maka pembangunan akan berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat yang tinggal di desa.

"Kalau itu dijalankan, menurut saya akan baik. Karena pembangunan akan berjalan sesuai keinginan desa dan kecamatan itu," tandasnya. (G1L)

Editor : Nasirudin