Ketua Umum Apdesi Bantah Keabsahan Munaslub dan Pemilihan Ketua Baru di Palembang

Reporter : -
Ketua Umum Apdesi Bantah Keabsahan Munaslub dan Pemilihan Ketua Baru di Palembang
Demo APDESI

Jakarta, JatimUPdate.id,- Beredarnya kabar mengenai organisasi yang mengatasnamakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Palembang, yang memilih Asep Anwar Sadat sebagai Ketua dan merencanakan pelantikan di Bandung pada 22 Mei 2024, mendapat bantahan keras dari Apdesi pimpinan Arifin Abdul Majid. Arifin yang memiliki Surat Keputusan Kemenkumham perubahan No. AHU.0001295-AH.01.08 Tahun 2021 menegaskan bahwa para pendiri Apdesi tidak sepakat dengan hal tersebut.

“Mereka (Apdesi pimpinan Surta Wijaya dan Anwar Sadat) berebut akte pendirian Apdesi No. 3 tanggal 17 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Rosita Rianuli Sianipar, dimana dalam akte ada 17 orang pendiri dan saya salah satu pendirinya,” kata Ketua Umum DPP Apdesi Arifin Abdul Majid, S.Sos., M.M., kepada awak media di Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Baca Juga: 183 Kepala Desa Di Bondowoso terima SK Perpanjangan Masa Jabatan 2 Tahun

Arifin menjelaskan bahwa ke-17 orang pendiri dalam akte notaris Rosita Rianuli Sianipar nomor 3 tanggal 17 Mei 2005 telah sepakat mencabut dan melarang siapapun menggunakan akte tersebut.

“Pendelegasian pencabutan akte tersebut (surat kuasa para pendiri Apdesi) diberikan kepada saya dan semua dokumennya lengkap ditandatangani dan difoto,” jelas Arifin.

Arifin memperingatkan pihak-pihak yang masih menggunakan nama dan logo Apdesi tanpa persetujuan organisasinya akan ditempuh jalur hukum. Ia menegaskan bahwa logo dan merek Apdesi telah terdaftar pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Nomor IDM001081378. Berdasarkan UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, penggunaan tanpa hak atas merek yang sama dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU tersebut, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

Baca Juga: Serahkan SK Perpanjangan, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Ajak Kepala Desa Wujudkan Desa Mandiri

“Logo dan merek Apdesi kami sudah terdaftar pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Nomor IDM001081378 dan berdasarkan UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, penggunaan tanpa hak atas merek yang sama dengan merek terdaftar, dapat dikenakan pidana,” tegas Arifin.

Arifin juga mengimbau pemerintah, melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, untuk bijak dalam menyikapi dan melakukan verifikasi terhadap organisasi yang akan mendaftar atau mengatasnamakan organisasi lain. Ia menekankan pentingnya ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk menghindari dualisme atau kesamaan nama yang dapat memengaruhi citra pemerintah dan menciptakan perpecahan di tengah masyarakat.

“Kami sudah berkali-kali memberikan informasi ke pemerintah bahwa semua organisasi harus taat dengan peraturan perundang-undangan. Jangan semau-maunya mensahkan organisasi tanpa melihat latar belakang organisasi tersebut,” ujar Arifin.

Baca Juga: Kades Bangelan Optimis Kawasan Kebun Kopinya akan jadi Herritage Dunia

Arifin menilai bahwa konflik internal yang terjadi di Apdesi saat ini hanya untuk kepentingan politik semata dan individual, jauh dari cita-cita para pendiri. Ia menekankan bahwa setelah pilpres selesai, pilkada mulai berlangsung, dan Apdesi digunakan sebagai 'alat' untuk menuju kekuasaan.

“Setelah pilpres selesai, muncul pilkada dan Apdesi digunakan sebagai 'alat' menuju kekuasaan,” pungkasnya.(BB/YH)

Editor : Yuris P Hidayat