Jatimupdate.id - Komisi D DPRD kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait operasional rumah hiburan umum (RHU) Alexa Club & KTV bersama
Indeks Berita
Raker Apkasi Jawa Timur Bahas Keberadaan honorer dan Kerjasama antar pemerintah daerah.
Diharapkan pemerintah bersedia menunda penghapusan Tenaga Non ASN, selama belum ada solusi pengganti.
Wartawan Yang Kompeten Dapat Membantu Media Dalam Verifikasi Dewan Pers
Pers sekarang sudah mulai terdegradasi, kualitas wartawan harus ditingkatkan, jangan sampai menjadi wartawan yang tidak kompeten.
Pentingnya Pendidikan Karakter dan Penanaman Nilai Pancasila Pada Anak
Jakarta (Jatimupdate.id) -Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk sedang menghadapi persoalan kebangsaan yang cukup serius dengan melemahnya ideologi Pancasila
Gubernur Khofifah Intruksikan Bentuk Satgas Perlindungan Siswa di Sekolah
Surabaya (Jatimupdate.id) -Tindak kekerasan fisik akhir-akhir ini terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Dalam satu bulan terakhir, di Jawa Timur terjadi
Sengketa Tanah Milik PT KAI Warga Jember Ajukan PK
Jember (Jatimupdate.id) - Sengketa lahan di wilayah Jalan Mawar, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember, masih terus berlanjut, warga yang menempati
Kejurnas Wushu, DKI Jakarta Rebut Piala Presiden dari Jawa Timur
Jatimupdate.id - Akhirnya, Kejurnas Wushu Piala Presiden 2022 tuntas digelar. Hari terakhir menyisakan tiga kategori pertandingan. Yakni Chang Quan junior C,
Ridwan Kamil Raih Penghargaan Kepala Daerah Inovatif
Jatimupdate.id -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meraih penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 yang diselenggarakan oleh MNC Portal Indonesia di Kuil Sam Po
Jabar Terima Penghargaan Provinsi Terbaik Pertama Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022
Jatimupdate.id - Jawa Barat menerima penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Pertama dalam Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) se-Indonesia
Jabar Raih Apresiasi Opini WTP Minimal Sepuluh Kali Berturut-turut dari Kemenkeu
Jatimupdate.id - Pemda Provinsi Jawa Barat mendapat apresiasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Minimal Sepuluh Kali Berturut-turut dari Kementerian