Oleh: Hadipras
JatimUPdate.id - Angka pertumbuhan ekonomi Q1 2026 sebesar 5,61%—sebuah kidung kebangsaan di koran-koran, di panggung kekuasaan. Tapi di dapur, di warung pinggir rel, di sawah yang mulai gersang, kidung itu tak terdengar."
Baca juga: Lonceng di Garasi Kita
Orang bertanya dengan nada yang menggugat: "Yang bisa post-truth itu pemerintah dan buzzer bayaran, tapi rakyat apa bisa post-truth?"
Pertanyaan ini menusuk jantung diskursus kita hari ini.
Selama ini, kita memahami post-truth sebagai monopoli mereka yang memegang kendali narasi. Pemerintah memiliki instrumen raksasa: otoritas statistik, rilis pers yang necis, hingga barisan buzzer yang siap mengamplifikasi "kebenaran" pesanan. Di menara gading, pertumbuhan 5,61% dipuja sebagai mukjizat. Mereka merayakan ritual angka dengan senyum paling optimis, seolah-olah data adalah tuhan yang tak boleh dibantah.
Namun, bisakah rakyat juga melakukan post-truth? Jawabannya: bisa, namun dengan cara yang sangat tragis.
Jika post-truth penguasa adalah manipulasi fakta demi citra, maka post-truth rakyat adalah mekanisme pertahanan diri.
Ketika perut keroncong di tengah kabar ekonomi yang katanya "ekspansif", ketika harga beras, minyak goreng, dan telur mendaki saat inflasi diklaim "terkendali", rakyat mulai membangun narasinya sendiri. Mereka menolak angka-angka resmi bukan karena tidak paham matematika, melainkan karena angka tersebut berkhianat terhadap isi dompet mereka.
Apakah itu kebohongan? Tidak. Itu adalah "kebenaran subjektif" yang lahir dari keputusasaan. Rakyat melakukan post-truth sebagai bentuk protes; mereka menciptakan realitas tandingan karena realitas resmi terasa asing dan menyakitkan.
Di titik ini, ironi terbesar hadir: kebenaran yang dirasakan oleh tubuh lebih otentik daripada tabel-tabel BPS, namun dalam panggung politik, yang selalu dimenangkan adalah tabel.
Logika tanpa kekuasaan adalah perlawanan ontologis rakyat.
Pemerintah boleh saja memonopoli data, tetapi rakyat dan para intelektual yang jernih memonopoli 'makna'. Di sinilah letak pertempuran antara dalil kekuasaan dengan dalil kehidupan—yang didasari pada ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang nyata.
Secara ontologis, apa yang dianggap riil oleh rakyat? Bagi penguasa, realitas adalah pertumbuhan PDB. Bagi rakyat, yang riil adalah daya beli. Realitas rakyat bersifat "daging-darahan", bukan angka abstrak yang menari di layar presentasi.
Secara epistemologis, bagaimana mereka tahu ekonomi sedang baik atau buruk? Mereka tidak mengetahuinya dari infografis berwarna cerah, melainkan dari pengalaman inderawi di pasar. Mereka tahu ekonomi sedang sakit lewat cerita tetangga yang terkena PHK atau lewat tagihan listrik yang mencekik. Ini adalah cara mengetahui yang jauh lebih jujur daripada metode sensus manapun.
Baca juga: Paradoks Kemandirian Ekonomi Bangsa
Secara aksiologi, apa yang berharga? Bukan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh segelintir elit, melainkan keadilan dan rasa aman untuk esok hari. Maka, ketika pemerintah bernyanyi tentang 5,61%, rakyat menjawab dengan satu kata ringkas dan tajam: "Prèt!"
Suara "Prèt" itu bukan sekedar kejengkelan versi gaul. Ia adalah tesis tandingan dari "proletar berjas" dan masyarakat grass root yang merasa menjadi yatim piatu di negeri sendiri.
Data menunjukkan jumlah kelas menengah menyusut drastis, berganti menjadi "calon kelas menengah" yang rentan. Logika kehidupan mereka mengatakan: jika tabungan makin tipis dan cicilan makin mencekik, maka pertumbuhan 5,61% itu hanyalah dongeng pengantar tidur.
Legitimasi politik seharusnya lahir dari perceived needs (kebutuhan yang dirasakan langsung), bukan dari asumsi-asumsi yang dibangun oleh kekuasaan. Kekuasaan seringkali bebal dengan berasumsi bahwa jika makroekonomi tumbuh, maka rakyat otomatis sejahtera. Asumsi ini cacat sejak dalam pikiran.
Data menunjukkan pertumbuhan saat ini banyak ditopang oleh belanja pemerintah dan proyek-proyek mercusuar. Namun bagi UMKM yang orderannya merosot dan buruh yang upahnya tak naik, atau terkena PHK. itu bukan solusi. Ketika wakil rakyat mulai kehilangan simpati dan empati, sibuk memoles angka sambil menutup telinga dari jeritan di pasar becek, maka legitimasi itu sedang retak.
Legitimasi yang hanya dipaksakan melalui narasi post-truth akan menemui ajalnya saat realitas dapur tak lagi bisa dikompromi.
Inilah tragedi kita: jarak antara istana yang kedap suara dan pasar yang pengap kini melebar menjadi jurang. Post-truth tumbuh subur dari dua arah—yang satu memanipulasi untuk berkuasa, yang lain luka lalu membangun kebenarannya sendiri untuk bertahan hidup.
Baca juga: Makro Normal, Mikro Kanker Ganas
Jadi, mari kita rayakan angka 5,61% ini dengan gegap gempita. Mari kita suapi anak-anak kita dengan fotokopi rilis pers tentang Purchasing Managers' Index (PMI) yang ekspansif, siapa tahu rasa lapar mereka bisa terobati oleh optimisme makro. Siapa yang butuh daya beli riil kalau kita punya angka statistik yang mempesona? Siapa yang butuh tabungan masa depan kalau kita punya narasi "bright spot" yang menenangkan jiwa?
Pertumbuhan itu memang nyata. Ia nyata bagi mereka yang melihat dunia dari balik kaca mobil mewah yang gelap. Namun bagi kita yang masih menghitung recehan di akhir bulan, pertumbuhan itu hanyalah mitos perkotaan yang indah. Sebuah kidung yang dinyanyikan agar kita tidak gaduh saat daya beli kita perlahan mati suri.
Apa gunanya tumbuh, jika yang tumbuh hanya tinggi di awang-awang, bukan akar yang menghujam ke bumi? Itulah nasib rakyat, persis seperti lirik lagu Iwan Fals dalam "Sore Tugu Pancoran":
"Anak (rakyat) sekecil itu berkelahi dengan waktu
Demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu
Anak (rakyat) sekecil itu tak sempat nikmati waktu
Dipaksa pecahkan karang, lemas jarimu terkepal.
Lagu yang sepertinya dibenci oleh sistem kekuasaan oligarki, karena ia menyuarakan kebenaran yang tak sanggup ditampung oleh tabel-tabel statistik mana pun. (*)
Editor : Redaksi