Oleh: Rio Rolis
Jurnalis JatimUPdate.id
Baca juga: Nation Character Building: Antara Visi Bung Karno dan Realitas yang Terlambat
Blitar, JatimUPdate.id - Bagi banyak anak muda Indonesia hari ini, memperoleh gelar sarjana tidak lagi otomatis menghadirkan rasa aman terhadap masa depan.
Di tengah kompetisi kerja yang semakin ketat, biaya hidup yang terus meningkat, serta peluang ekonomi yang terasa tidak selalu terbuka secara merata, muncul pertanyaan yang perlahan mengendap dalam kesadaran publik: apakah kemajuan bangsa juga berarti kemajuan bagi kehidupan mereka?
Pertanyaan tersebut tidak lahir dari ruang kosong. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2025 masih berada di angka 4,76 persen.
Baca juga: Margono Djojohadikusumo, Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan
Lebih dari separuh angka itu justru berasal dari kelompok lulusan pendidikan menengah hingga tinggi. Di sisi lain, kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi nasional, mulai menghadapi tekanan daya beli yang semakin nyata.
Angka-angka tersebut mungkin terlihat stabil dalam statistik ekonomi, tetapi di baliknya terdapat pengalaman sosial yang jauh lebih kompleks.
Hari ini tidak sulit menemukan lulusan perguruan tinggi yang mengirim puluhan surat lamaran kerja, namun tanpa kepastian kapan akan memperoleh pekerjaan yang layak. Tidak sedikit keluarga yang mulai lebih berhati-hati membelanjakan pendapatannya, karena biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok terus meningkat. Bahkan, bagi sebagian besar generasi muda, memiliki rumah sendiri terasa semakin jauh dan sulit dicapai jika dibandingkan dengan apa yang dialami generasi orang tua mereka di masa lalu.
Persoalan-persoalan tersebut mungkin tidak selalu melahirkan kemiskinan. Namun, yang muncul adalah sesuatu yang tidak kalah penting dan mendasar: keraguan terhadap mobilitas sosial. Selama puluhan tahun, masyarakat Indonesia percaya bahwa pendidikan, kerja keras, dan ketekunan merupakan jalan pasti untuk memperbaiki nasib kehidupan.
Baca juga: Kesetiaan Ideologi Dan Tujuan Nasional
Akan tetapi, ketika sebagian warga mulai merasa dan melihat bahwa peluang tidak lagi terbuka secara merata—ketika latar belakang ekonomi dan koneksi terasa lebih menentukan daripada kemampuan—yang dipertaruhkan bukan hanya kesejahteraan ekonomi, melainkan juga keyakinan terhadap masa depan.
Pada titik inilah refleksi Hari Lahir Pancasila menemukan relevansinya yang paling mendalam. Delapan puluh satu tahun setelah diperkenalkan kepada bangsa Indonesia, tantangan terbesar Pancasila bukan lagi soal penerimaan sebagai ideologi negara. Konsensus itu relatif telah selesai dan disepakati bersama. Tantangan yang lebih mendesak justru terletak pada jarak yang melebar antara cita-cita luhur yang dijanjikan Pancasila dan pengalaman hidup sebagian besar warga negara.
Jika ada satu sila yang paling menentukan relevansi Pancasila di mata masyarakat saat ini, barangkali sila tersebut adalah sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Bagi para pendiri bangsa, sila kelima bukan sekadar salah satu unsur dalam bangunan Pancasila. Ir. Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama yang hendak dicapai oleh negara yang baru akan dibentuk. Oleh karena itu, sila kelima dapat dipahami sebagai puncak dari keseluruhan sistem nilai Pancasila. Jika sila pertama hingga sila keempat adalah jalan, maka sila kelima adalah tujuan.
Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan fondasi moral dan etika bagi kehidupan berbangsa. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan penghormatan mutlak terhadap martabat dan persamaan derajat setiap manusia. Persatuan Indonesia menjaga kohesi dan ikatan kebangsaan agar bangsa ini tetap utuh.
Sementara itu, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menyediakan mekanisme politik agar berbagai kepentingan memperoleh ruang yang setara dalam pengambilan keputusan. Seluruh nilai luhur itu pada akhirnya bermuara pada satu cita-cita yang sama: terwujudnya keadilan sosial.
Karena itu, relevansi Pancasila pada akhirnya tidak diukur dari seberapa sering ia diperingati, dihafal, atau didoktrinkan, melainkan dari seberapa jauh masyarakat benar-benar merasakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Hubungan erat antara keadilan sosial dan keberlangsungan kehidupan berbangsa sesungguhnya telah lama disadari. Mohammad Hatta pernah mengingatkan bahwa persatuan tidak dapat bertahan hanya dengan slogan, lagu kebangsaan, atau simbol negara semata. Persatuan yang kokoh membutuhkan keyakinan mendasar bahwa setiap warga memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang dan menikmati hasil kemerdekaan secara setara.
Ketika kesempatan ekonomi terasa semakin sempit, ketika mobilitas sosial melambat, dan ketika sebagian masyarakat merasa tertinggal dari arus kemajuan, maka yang terancam bukan hanya kesejahteraan materi. Yang ikut dipertaruhkan adalah kepercayaan terhadap lembaga negara, optimisme terhadap masa depan, serta rasa memiliki terhadap proyek kebangsaan itu sendiri.
Di sinilah sila kelima menjadi ujian terbesar bagi Pancasila. Sebab masyarakat tidak mengalami Pancasila melalui teks konstitusi, pidato kenegaraan, atau upacara peringatan belaka. Mereka mengalaminya melalui kualitas pendidikan yang dapat diakses, pekerjaan yang layak, pelayanan publik yang adil, perlindungan hukum yang setara bagi si kaya dan si miskin, serta peluang nyata untuk memperbaiki kehidupan melalui usaha yang jujur.
Karena itu, tantangan terbesar Pancasila hari ini bukanlah ancaman ideologi asing ataupun perdebatan panjang mengenai dasar negara. Tantangannya justru terletak pada kemampuan bangsa menghadirkan keadilan sosial sebagai pengalaman nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebuah ideologi tidak kehilangan relevansinya karena ditolak secara terang-terangan, melainkan ketika warga mulai meragukan kemampuannya menjawab persoalan hidup yang mereka hadapi sehari-hari.
Delapan puluh satu tahun setelah kelahirannya, Pancasila tidak terutama membutuhkan pembelaan berlebihan terhadap kedudukannya sebagai ideologi negara. Yang lebih mendesak adalah memastikan bahwa cita-cita keadilan sosial tetap hadir dan terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebab pada akhirnya, jika sila pertama hingga sila keempat adalah jalan, maka sila kelima adalah tujuan. Dan melalui tujuan itulah masyarakat akan menilai apakah Pancasila masih hidup dan bernyawa sebagai harapan bersama, atau hanya tinggal menjadi warisan sejarah yang terus diperingati setiap tahun.
Editor : Redaksi