Reses di Empat Kelurahan, Aning Soroti Banjir, Pengangguran, dan Kualitas Pelayanan Publik
Surabaya, JatimUPdate.id – Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menggelar reses di empat kelurahan. Beragam aspirasi warga mencuat, mulai dari permasalahan banjir, sulitnya mendapatkan pekerjaan, hingga kelayakan balai RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Aning mengungkapkan, masalah banjir masih mendominasi aspirasi warga. Pavingisasi dan pembangunan saluran menjadi kebutuhan mendesak, tetapi keterbatasan anggaran serta banyaknya PSU yang belum diserahkan pengembang membuat warga tidak bisa mengakses APBD.
Baca Juga: Reses di Rusun Randu, Saiful Bahri Terima Keluhan Mahalnya Token Listrik
“Saya mendapati ada 2.010 titik pengajuan paving dan saluran di tujuh kecamatan di dapil saya. Itu baru di satu dapil, belum lagi di wilayah lain se-Surabaya. Ini jadi PR besar bagi Pemkot untuk membuat skala prioritas agar banjir tidak terus menjadi momok setiap musim hujan,” kata Aning, Kamis (13/2)
Di tengah ketidaktercapaian pendapatan daerah sebesar Rp1,3 triliun pada 2024 dan adanya Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tentang efisiensi anggaran, ia menegaskan agar Pemkot tidak salah langkah.
“Jangan sampai pengendalian banjir tidak masuk prioritas. Perencanaan harus tegas, jelas, dan terukur dengan anggaran yang tersedia,” tegasnya.
Selain infrastruktur, isu pengangguran juga mengemuka. Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Surabaya terus menurun dari 7,62% menjadi 4,91% pada 2024, realitas di lapangan masih banyak lulusan SMA dan sederajat kesulitan mendapatkan pekerjaan.
"Setiap tahun ada 700 ribu fresh graduate yang mencari kerja, sementara Disnaker hanya bisa memfasilitasi 7 ribu. Itu pun belum tentu diterima semua. Ini perlu perhatian serius," kata Aning.
Baca Juga: Timbulkan Bau Menyengat, DPRD: Kapasitas Pengelohan Limbah Tinja di Keputih Perlu Ditingkatkan
Terkait efisiensi anggaran, ia melihat peluang bagi Surabaya yang memiliki kapasitas fiskal besar dibanding daerah lain. Namun, ia mengingatkan agar efisiensi tidak mengorbankan kualitas layanan publik.
"Harus dipastikan anggaran tetap mengarah ke program prioritas, seperti ketahanan pangan, pengendalian banjir, dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran," tambahnya.
Aning juga menyoroti keluhan warga soal balai RT dan RW yang masih banyak tidak layak atau bahkan belum tersedia. Ia menekankan pentingnya fasilitas ini dalam mendukung pelayanan di tingkat kelurahan.
Baca Juga: Warga Bondowoso Tunggu Reaktivasi KA, DPRD Jatim: Bisa Dongkrak Ekonomi
"Balai RT dan RW adalah wujud birokrasi terkecil Pemkot. Jangan sampai perangkat di lapangan tidak bisa menjalankan tugasnya secara maksimal karena fasilitas yang tidak memadai," ungkapnya.
Menjelang pelantikan Wali Kota dan reformasi perangkat daerah, ia berharap lurah dan camat yang terpilih adalah sosok yang inovatif.
"Pelayanan dan pemberdayaan harus berjalan beriringan. Kita butuh pemimpin yang bisa mendorong perubahan nyata di tingkat kelurahan," demikian Aning Rahmawati. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman
