Pemerintah Bangun Koperasi Merah Putih dengan Model Baru
Jakarta, JatimUPdate.id — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengakui bahwa koperasi di masa lalu kerap menjadi “alat bancakan” yang tidak efektif.
Baca Juga: Mendes Dorong Pertumbuhan Kopdes, Minimarket Diminta Stop Ekspansi
Oleh karena itu, pembangunan Koperasi Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dilakukan dengan pendekatan berbeda, lebih transparan dan berorientasi pada bisnis yang sehat.
Zulkifli Hasan menjelaskan di Kementerian Keuangan, Jumat (15/8/2025), bahwa pemerintah tidak akan memberikan dana secara langsung kepada koperasi. Sebaliknya, modal akan disalurkan dalam bentuk pinjaman yang digunakan untuk kegiatan usaha koperasi.
“Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran pemerintah akan ditempatkan di bank-bank Himbara. Koperasi tidak memakai APBN secara langsung, melainkan menjalankan model bisnis agar menguntungkan dan memotong rantai pasok panjang, sekaligus meminimalisir peran rentenir dan tengkulak di daerah,” ujarnya.
Sistem pembayaran koperasi akan menggunakan metode cashless dan bisa dipantau melalui sistem Telkom untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Menurut Zulhas, plafon pinjaman sekitar Rp 3 triliun, namun dana yang dicairkan disesuaikan dengan kebutuhan riil berdasarkan barang yang diambil sebagai jaminan.
Contohnya, jika koperasi mengambil 2.000 tabung gas 3 kg senilai Rp 100 juta, maka pinjaman yang diberikan adalah sebesar nilai tersebut dan langsung dibayarkan melalui perbankan ke pemasok, seperti Patra Niaga.
Koperasi Merah Putih akan mengoperasikan tujuh lini bisnis utama, yakni gerai sembako, apotek desa, unit usaha simpan pinjam, klinik desa, cold storage atau cold chain, layanan logistik, serta kantor koperasi.
“Dengan jaringan 80 ribu koperasi, Kopdes akan menjadi infrastruktur penting pemerintah. Misalnya saat operasi pasar beras yang kerap sulit dikendalikan, Kopdes bisa membantu memastikan kualitas dan distribusi. Termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis di tiap desa, diharapkan ekonomi desa tumbuh dan menjadi pusat ekonomi baru,” ungkap Zulhas.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Tak Ganggu Pembangunan Desa
Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 83 triliun yang akan ditempatkan di Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai jaminan kredit untuk Kopdes Merah Putih pada tahun 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa dana ini menjadi bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam APBN 2026, khususnya untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM.
“Dana pemerintah Rp 83 triliun akan diletakkan di Himbara sebagai akses pinjaman bagi koperasi,” kata Sri Mulyani di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (15/8/2025).
Selain itu, dana desa sebesar Rp 60,6 triliun juga disiapkan untuk menopang pembangunan koperasi di tingkat desa.
Zulkifli menambahkan bahwa Kopdes Merah Putih telah beroperasi dan menjalankan berbagai layanan, termasuk menjadi agen BRIlink, layanan logistik POS, gerai sembako, serta penyalur pupuk subsidi.
Baca Juga: Desa Kesulitan Lahan untuk KDMP, Pemerintah Siapkan Regulasi
“Kopdes juga akan memfasilitasi akses ke layanan perbankan seperti BRIlink, Mandiri Link, dan BNI agar masyarakat desa dapat mengakses perbankan dengan mudah dan cepat,” pungkasnya.
Pendekatan baru pemerintah dalam membangun Koperasi Merah Putih menekankan pada model bisnis yang berkelanjutan dan transparan.
Dengan dukungan anggaran besar dan sinergi antar lembaga keuangan milik negara, koperasi ini diharapkan mampu menjadi infrastruktur ekonomi desa yang kuat sekaligus mengikis praktik rentenir dan tengkulak.
Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, tetapi juga mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan koperasi yang profesional dan inovatif.(dek/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
