Ranjau di Garis Dalam: Anatomi Politik MBG

Oleh: Hadipras 

JatimUPdate.id - Kebijakan publik tidak pernah lahir di ruang hampa. Ia adalah anak kandung dari persilangan antara ambisi politik, kebutuhan rakyat, dan pertarungan kepentingan di lorong-lorong gelap birokrasi. 

Saat ini, Indonesia tengah menyaksikan lahirnya sebuah kebijakan raksasa yang bernama Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara filosofis, kebijakan ini hampir mustahil untuk didebat; ia adalah investasi manusia, sebuah upaya memutus rantai stunting, dan janji pemerataan gizi bagi generasi masa depan. 

Namun, di balik jubah kemuliaan itu, MBG kini -dalam lensa analitik- bisa saja menjadi medan tempur bagi sebuah drama kekuasaan yang lebih subtil (samar): sebuah operasi "penggembosan" yang dalam literatur politik dikenal sebagai sabotase birokrasi.

Presiden Prabowo melangkah dengan narasi besar tentang kedaulatan dan industrialisasi. Visi Asta Cita-nya menekankan pada kemandirian nasional, sebuah semangat yang seharusnya tercermin dalam setiap tetes keringat eksekusi kebijakan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebuah paradoks yang tajam. 

Munculnya kebijakan impor 105 ribu unit mobil pick-up dan puluhan ribu motor dari luar negeri untuk mendukung logistik MBG, secara hipotetis bisa diasumsikan sebagai "kotoran bau" yang sengaja dicecerkan di beranda depan istana.
Secara konseptual, ini bukan sekedar inefisiensi, melainkan sebuah bentuk perlawanan dari "garis dalam" terhadap otoritas presiden.

Dalam teori 'Principal-Agent', seorang pemimpin (Prinsipal) sering kali menjadi sandera bagi para pelaksananya (Agen). Ketika Presiden memerintahkan percepatan gizi, para agen di bawahnya justru memilih instrumen yang bertolak belakang dengan nilai-nilai sang pemimpin. Dengan dalih kecepatan logistik dan efisiensi anggaran, mereka lebih memilih membuka keran impor daripada mempercayakan rantai pasok pada industri otomotif domestik yang sedang berjuang. 

Dampaknya adalah erosi legitimasi. Rakyat mulai bertanya-tanya: apakah jargon "cintai produk dalam negeri" hanya menjadi pemanis retorika di saat kebijakan teknis justru memanjakan industri asing.

Situasi ini menjadi kian berbahaya karena terjadi di tengah masa transisi kekuasaan yang belum sepenuhnya tuntas. Masa transisi adalah periode di mana loyalitas birokrasi sedang diuji. Di titik inilah, sisa-sisa kekuatan lama atau faksi-faksi ekonomi yang merasa terancam oleh agenda pembangunan mulai bermain. 

Mereka tidak menyerang Presiden secara frontal—karena menyerang program gizi anak adalah bunuh diri politik—melainkan mereka merusak "cara mainnya". Ini adalah strategi pelumpuhan bertahap; mereka membuat performa Presiden terlihat kacau, inkonsisten, dan rentan terhadap tudingan ketidakmampuan manajerial.

Jika pola "penggembosan" ini terus dibiarkan, maka ancaman sesungguhnya bukanlah pemakzulan secara konstitusional di parlemen, melainkan "pemakzulan moral" oleh publik. Kekuasaan seorang presiden tidak hanya bertumpu pada jumlah kursi di DPR, tetapi pada modal politik berupa kepercayaan. 

Setiap kebijakan impor yang mencederai rasa keadilan industri lokal adalah satu paku lagi yang ditancapkan pada peti mati kredibilitas sang pemimpin. Presiden mungkin menyadari pola ini, namun di tengah labirin birokrasi yang kompleks, kemampuan untuk mengontrol setiap detail eksekusi sering kali terbentur pada tembok kepentingan yang kokoh.
MBG kini berada di persimpangan jalan. Ia bisa menjadi monumen keberhasilan pembangunan manusia, atau justru menjadi lubang hitam yang menghisap habis energi politik pemerintah. Keberhasilan kebijakan ini tidak akan ditentukan oleh seberapa banyak kalori yang tersaji di meja makan siswa, melainkan oleh seberapa berani Presiden melakukan pembersihan di "garis dalam". 

Tanpa sinkronisasi antara visi makro dan aksi mikro, program ini hanya akan menjadi panggung bagi para spekulan yang menari di atas janji-janji kedaulatan.

Sungguh sebuah simfoni yang sangat harmonis dan mengharukan. Kita harus angkat topi pada kecerdasan para pengelola negara yang dengan begitu gigih membantu Presiden mewujudkan kedaulatan nasional—melalui bantuan industri otomotif India. Barangkali, dalam logika jenius mereka, cara terbaik untuk mencintai produk dalam negeri adalah dengan tidak membiarkan industri lokal kita "lelah" bekerja mengurus logistik gizi anak bangsa sendiri. 

Biarlah pabrik-pabrik kita beristirahat dengan tenang dalam kesunyian, sementara aspal jalanan desa kita dipenuhi oleh raungan mesin impor yang gagah berani. Lagipula, apalah artinya sedikit "bau kotoran" di teras rumah, selama para importir bisa tidur nyenyak dengan perut kenyang, sementara kita semua sibuk bertepuk tangan merayakan kemandirian yang dikemas rapi dalam kardus-kardus bertuliskan 'Made in Elsewhere'. Bukankah ini puncak dari diplomasi makan siang yang paling hakiki dan mengharukan?. (*)

Editor : Redaksi