Topeng Kewarasan dan Sirkus Demokrasi 

Oleh: Hadipras 

JatimUPdate.id - Sejarah peradaban manusia seringkali tidak ditentukan oleh benturan ideologi besar, melainkan oleh pergeseran senyap di dalam tempurung kepala para penguasanya. Ketika kita membedah anatomi kekuasaan hari ini, kita tidak sedang berhadapan dengan perdebatan klasik antara sosialisme atau kapitalisme. Kita sedang menyaksikan sebuah drama panggung yang digerakkan oleh patologi karakter yang akut, berkelindan dengan syahwat modal, lalu berujung pada runtuhnya sendi-sendi etika publik.

Mari kita urai sengkarut ini secara bertingkat, mulai dari rapuhnya jiwa individu hingga keroposnya tiang peradaban, guna membaca realita yang sedang mencengkeram ibu pertiwi.
Dari Jiwa yang Sakit hingga Runtuhnya Etika Publik.

Pada tingkat psikologi politik, ancaman terbesar demokrasi modern bukanlah lahirnya diktator yang berteriak lantang dengan senapan di tangan, melainkan menyusupnya figur-figur dengan 'Narcissistic Personality Disorder' (NPD) ke dalam episentrum kekuasaan. Ini bukan gangguan jiwa yang membuat pelakunya berbicara sendiri di pinggir jalan; ini adalah gangguan struktur kepribadian yang mengenakan "The Mask of Sanity"—topeng kewarasan.

Mereka adalah dirigen yang mahir dalam 'impression management'. Di hadapan rakyat, mereka menampilkan diri palsu (false self) yang begitu memikat: bersahaja, tampak asketis, relijius, atau mengesankan diri sebagai patriot sejati. Namun, itu semua bukanlah ketulusan, melainkan umpan otomatis untuk memanen kekaguman universal. 

Begitu mahkota kekuasaan diletakkan di kepala mereka dan dinding pembatas runtuh, watak aslinya meledak: grandiositas yang tak terbendung, alergi akut terhadap kritik, pengambilan keputusan yang impulsif tanpa kalkulasi matang, serta kecurigaan paranoid terhadap siapa saja yang berbeda haluan.

Secara 'sosiologi kekuasaan', figur neurotik ini tidak pernah berdiri di ruang hampa. Di dalam sistem multipartai kita, pemimpin bukanlah aktor tunggal, melainkan ujung tombak dari sebuah kartel koalisi. Konsolidasi elite memaksa sang pemimpin untuk terus membagikan "umpan" berupa jabatan, konsesi proyek, dan simbol kekuasaan demi menjaga syahwat para pendukungnya.

Kondisi ini diperparah oleh ekosistem ekonomi neoliberal yang memuja akumulasi tanpa batas. Negara direduksi fungsinya menjadi sekadar fasilitator modal. Dalam rimba pasar bebas seperti ini, karakter NPD yang bebal, nekat, dan abai etika justru mendapat insentif evolusioner—mereka dipuja sebagai "alpha leader" yang tegas dan berani mengambil risiko. Ketika elit politik dan elit ekonomi menyatu dalam pelukan resiprokal yang intim, lahirlah "keserakahan yang terlembagakan". Kebijakan publik bukan lagi hukum yang dirancang untuk kemaslahatan umum, melainkan komoditas yang digubah demi kenyamanan pemegang saham kekuasaan.

Pada puncaknya, di level 'filsafat peradaban', penyatuan mutlak antara kuasa politik dan kekuatan finansial ini membawa kita berjalan mundur menuju pra-peradaban. Konstitusi diakrobatkan secara elastis demi syahwat sesaat, Hak Asasi Manusia direduksi menjadi sekadar kosmetik retorika di forum internasional, dan kesejahteraan rakyat diletakkan sebagai proyek tanpa akhir yang terus ditunda penuntasannya. 

Kita mengira sedang melangkah maju menuju modernitas, padahal kita sedang didorong masuk ke dalam jurang neofeodalisme digital: sebuah kondisi di mana hukum rimba dipraktikkan kembali, namun kali ini difasilitasi oleh algoritma canggih dan teknologi kecerdasan buatan.

Ikhtiar Waras untuk Masa Depan
Menghadapi sistem yang sakit ini, kita tidak boleh terjebak dalam utopia yang melangit. Diperlukan langkah-langkah taktis dan struktural untuk merebut kembali akal sehat publik:

Pertama, dalam rekrutmen politik, psikotes klinis yang valid—bukan sekadar tes formalitas atau indikator kepribadian populer—harus dijadikan syarat mutlak dan hasilnya dibuka secara transparan kepada publik. Kita harus mampu mendeteksi "dark triad" (NPD, Machiavellianism, dan Psikopati) sebelum mereka memegang stempel kekuasaan. 

Mencegah runtuhnya sistem jauh lebih mudah daripada melakukan pemakzulan di tengah kepungan benteng perlindungan elit.
Kedua, perlu revitalisasi etika publik berbasis kultur kritis. Menggali kembali falsafah lokal dan nilai keagamaan yang substantif bukan untuk melegitimasi penguasa, melainkan sebagai pisau analisis yang kritis terhadap jalannya kekuasaan.

Ketiga, perlu kemandirian ekonomi berskala lokal. Mendorong desentralisasi ekonomi yang sejati agar ketergantungan hidup masyarakat terhadap pusat kekuasaan dapat dikurangi secara signifikan.

Keempat, perlu pendidikan kritis sejak dini:. Membangun literasi publik yang kokoh agar masyarakat memiliki imunitas intelektual, sehingga tidak mudah terbuai oleh bansos simbolis maupun retorika populis yang sejatinya eksploitatif.

Menatap 2029 
Kekuasaan hari ini tampaknya telah belajar dengan sangat baik dari kegagalan masa lalu. Gerakan moral mahasiswa dan kaum cerdik pandai kini tidak lagi diredam dengan moncong senapan atau dentum sepatu lars, melainkan dijinakkan melalui kooptasi transaksional yang rapi dan menggiurkan. Kursi jabatan, proyek strategis, dan status sosial dibagikan sebagai permen penenang agar nalar kritis tertidur lelap.

Sementara itu, di akar rumput, rakyat yang terhimpit oleh kemiskinan struktural dipaksa menerima politik transaksional bukan karena mereka korup, melainkan sebagai strategi bertahan hidup sehari-hari. Ironisnya, kerentanan perut ini dieksploitasi dengan sangat kejam oleh para politisi NPD melalui pembagian bantuan sosial simbolis menjelang bilik suara. 

Bansos dikemas seolah-olah sebagai belas kasihan pribadi sang penguasa, padahal itu dikorek dari kantong pajak rakyat sendiri. Sebuah ilusi kemurahan hati yang digunakan untuk mengalihkan pandangan dari ketidakadilan sistemik yang sesungguhnya.

Menyongsong Pileg dan Pilpres 2029 yang panggungnya mulai dirangkai sejak hari ini, mari kita persiapkan diri untuk kembali menyaksikan sirkus politik lima tahunan yang megah. Bersiaplah menonton para badut politik mengenakan jubah keprihatinan, mendadak rajin blusukan ke pasar-pasar becek, menyalami tangan-tangan legam dengan senyum yang sudah dilatih di depan cermin, dan mendadak fasih berbicara tentang masa depan bangsa demi memburu tepuk tangan.

Sungguh sebuah pemandangan yang menggetarkan jiwa, jika rakyat  "pemegang kedaulatan tertinggi" akan kembali mengantre di depan bilik suara, siap mempertaruhkan nasib lima tahun ke depan demi selembar uang kertas atau beberapa kilogram beras. Kita akan kembali menyaksikan masa depan anak-cucu kita diagunkan, kekayaan alam dikaveling, dan utang negara ditumpuk, semuanya demi membiayai dahaga pengakuan ego satu-dua individu yang sedang merayakan kepongahan di atas singgasana.

Kekuasaan ke depan memang akan terasa semakin berat dan pekat. Namun, harapan akan selalu ada jika kita, sebagai masyarakat sipil, menolak untuk terus menjadi penonton yang manut. Kita harus mulai mengubah cara pandang kolektif: berhenti melihat kepemimpinan sebagai "takhta feodal" tempat memuja berhala baru, dan mulailah memperlakukannya sebagai "pelayanan publik" yang dingin.

Ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukanlah pada kemilaunya lampu panggung kekuasaan atau megahnya proyek-proyek mercusuar, melainkan pada seberapa tegak martabat dan terpenuhinya isi piring dari rakyat yang berada di garis paling bawah. 

Jika nalar publik tidak segera kita bangunkan dari pingsannya, maka bersiaplah untuk kembali menjadi penonton setia di barisan paling belakang, bertepuk tangan merayakan penderitaan kita sendiri yang dikemas secara estetik. (*)

Editor : Redaksi