Membumikan Pemikiran Bung Karno dan Ironi Demokrasi Mahal

Catatan Redaksi - Peringatan dan refleksi atas pemikiran Bung Karno di era digital sedianya menjadi momentum krusial menengok kembali hakikat fundamental berdirinya Republik Indonesia. 

Sejarah mencatat melalui pidato historis di depan rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sang proklamator menegaskan bangsa ini didirikan di atas fondasi kepentingan bersama, bukan untuk segelintir golongan.

Konsensus kebangsaan tersebut mengamanatkan negara yang merdeka seutuhnya bagi setiap warga, baik dari sisi keagamaan, sosial, maupun budaya. 

Oleh karena itu, tanggung jawab merawat dan menjaga arah kemudi bangsa ini merupakan tugas kolektif seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali.

Dalam tatanan demokrasi yang ideal, setiap warga negara mestinya memiliki hak dan kesempatan yang sama, baik untuk tampil sebagai pemimpin maupun untuk menikmati kehidupan yang sejahtera. 

Hakikat kepemimpinan yang berakar pada pemikiran pendiri bangsa dituntut melahirkan kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada kebutuhan riil rakyat bawah atau wong cilik. 

Seorang pemimpin sejati harus mengerti dan peka terhadap apa yang sesungguhnya diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakatnya. 

Keikhlasan dan ketulusan dalam mengabdi menjadi syarat mutlak, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan, pemimpin tidak pernah merasa terbebani oleh niat luhur menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya.

Namun, cita-cita ideal dan luhur tersebut kini membentur realitas yang sangat pahit dan memprihatinkan di lapangan. 

Semuanya pasti tak bisa menampik fakta prosesi dan ongkos demokrasi saat ini telah bergeser menjadi amat sangat mahal. 

Di sinilah letak ironi terbesar di era digital. Ketika teknologi informasi seharusnya mampu mendemokratisasi ruang publik dan memangkas biaya politik, sistem kontestasi kita justru bergerak mundur ke arah pragmatisme berbiaya tinggi. 

Tingginya ongkos politik menjadi ancaman yang berpotensi menyandera ketulusan pemimpin dan menjauhkan kebijakan publik dari kepentingan murni rakyat.

Maka merelevansikan pemikiran Bung Karno di era modern tidak boleh hanya menjadi jargon politik atau kosmetik visual semata. 

Tantangan terbesar bangsa saat ini bagaimana memutus rantai demokrasi mahal yang transaksional agar hak politik warga tidak dikebiri oleh kekuatan modal. 

Jika sistem hulu kekuasaan tetap dibiarkan berbiaya tinggi, maka kemerdekaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat hanya akan menjadi narasi usang di atas kertas. 

Saatnya mengembalikan khitah demokrasi pada tujuan awalnya, sebuah alat perjuangan yang inklusif untuk mewujudkan kedaulatan bangsa dan kesejahteraan bersama yang berkeadilan sosial.

Editor : Redaksi