Kiai Wahid Zaini Tidak Butuh Muktamar Tapi Muktamar Butuh Warisannya

 

Oleh : Ponirin Mika

Kasubbag Humas dan Infokom PP. Nurul Jadid Paiton dan Ketua Lakpesdam MWCN Paiton, Probolinggo, Jurnalis JatimUPdate.id

 

Paiton, Probolinggo, JatimUPdate.id - Seringkali kita mendengar bahwa kiai pesantren adalah sosok yang hanya menguasai ilmu agama. Anggapan itu terbantahkan oleh banyaknya kiai yang menguasai multidisiplin ilmu.

Dan salah satu contoh paling gamblang adalah KH. Abdul Wahid Zaini — "Sang Mutiara dari Timur" — yang hampir satu generasi mendedikasikan hidupnya untuk NU, pesantren, dan masyarakat.

Kurang dari sebulan lagi, Nahdlatul Ulama akan menggelar Muktamar ke-35 pada 1–5 Agustus 2026, yang disebut sebagai muktamar pertama pada abad kedua perjalanan organisasi ini.

Di tengah gegap gempita persiapan itu, ada baiknya kita berhenti sejenak dan menoleh ke belakang — bukan untuk bernostalgia, tetapi untuk mencari cermin.

Dan cermin paling jernih yang bisa kita tatap hari ini adalah sosok Kiai Wahid Zaini.  Muktamar ke-35 mengusung tema "Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa." Tema itu bukan sekadar slogan jika dibaca bersisian dengan rekam jejak Kiai Wahid.

Sebab apa yang beliau lakukan selama puluhan tahun adalah persis itu: menjaga marwah NU bukan dengan pidato-pidato besar, melainkan dengan kerja nyata yang senyap namun mengakar. 
Kiai Wahid adalah gambaran kiai yang tidak hanya bergelut pada ilmu agama semata, melainkan menggeluti ilmu-ilmu lainnya.

Hal ini yang membuat pemikirannya jauh melampaui zamannya. Gagasan-gagasan aktualnya ia tuangkan melalui karya tulis — baik opini lepas maupun buku — sehingga menyeruak lebih luas ke seantero masyarakat pesantren.

Setidaknya ada tujuh profesor yang mengakui kehebatan pemikiran Kiai Wahid tentang kemajuan pesantren. Bukan pengakuan yang datang dari sesama kiai, melainkan dari kalangan akademisi tertinggi — sebuah bukti bahwa kapasitas intelektual Kiai Wahid melampaui batas dinding pesantren.

Pemikirannya yang berkaitan dengan pengembangan pesantren ia gagas bersama tokoh-tokoh besar seperti Gus Dur, Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, Ison Basuni, dan Johan Effendi — sebuah jaringan intelektual yang hari ini nyaris tidak punya padanannya di tubuh NU.

Memasuki Muktamar ke-35, pertanyaan yang perlu diajukan adalah: apakah NU hari ini masih memiliki simpul-simpul intelektual sekaliber itu? Atau muktamar kali ini lebih ramai oleh mesin politik ketimbang pergulatan gagasan?

Salah satu sumbangan terbesar Kiai Wahid kepada NU adalah gagasan halaqah — forum diskusi keorganisasian dan keilmuan yang ia rintis ketika menjadi pengurus PWNU Jawa Timur. Gagasan ini telah mengakar di tubuh NU sebagai wadah warga nahdliyin membahas isu-isu kebangsaan dan keumatan.

Halaqah ini ia selenggarakan bersama P3M (Perhimpunan Pesantren dan Pengembangan Masyarakat) Jakarta, melibatkan simpul-simpul ulama dan santri senior dari Banten hingga Banyuwangi.

Ini bukan sekadar rapat biasa. Ini adalah upaya metodis untuk membangun NU sebagai organisasi yang berpikir — bukan hanya bergerak. Di era ketika persiapan Muktamar ke-35 lebih banyak diwarnai lobi politik dan perebutan suara cabang, warisan halaqah Kiai Wahid mengingatkan kita bahwa forum tertinggi NU semestinya juga menjadi ruang pergulatan ide, bukan hanya arena pertarungan kekuasaan.

Di era ketika perebutan posisi struktural kerap mewarnai muktamar, Kiai Wahid justru menunjukkan teladan yang berlawanan arus. Beliau beberapa kali didorong menempati jabatan tinggi, namun selalu menolak karena masih merasa punya tanggung jawab yang belum tuntas di pesantren dan NU akar rumput.

Lebih dari sekadar menolak jabatan, beliau aktif mencetak kader. Dari pintu LAKPESDAM yang ia rintis sebagai Direktur Wilayah Timur sejak 1984, lahir tokoh-tokoh muda NU seperti Tolkhah Hasan, Arifin Junaidi, dan Rosi Munir — nama-nama yang kemudian mewarnai intelektualisme NU generasi berikutnya.

Di tengah kontestasi menuju Muktamar ke-35 hari ini, di mana nama-nama calon ketua umum sudah ramai diperbincangkan, sikap Kiai Wahid ini terasa seperti tamparan lembut yang menyegarkan.

Inilah yang seharusnya menjadi agenda tersembunyi muktamar: bukan hanya memilih pemimpin, tetapi memastikan sistem kaderisasi yang sehat agar NU tidak terus-menerus bergantung pada figur.

Kiai Wahid terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum RMI (Rabithah Ma'ahid al-Islamiyyah) dalam sebuah pertemuan ulama pesantren di Pondok Pesantren Watucongol, Muntilan, Jawa Tengah — sebuah kepercayaan yang lahir dari rekam jejak, bukan dari kampanye.

Sebagai Ketua Umum RMI, beliau menggagas berdirinya Ma'had Aly — lembaga setingkat perguruan tinggi di pesantren — dengan visi yang jauh ke depan: agar pesantren mengkaji teori-teori ilmiah di luar kitab kuning dan menjadi basis kaderisasi pemikir muda Islam.

Gagasan ini lahir di era 1990-an, ketika internet belum ada dan globalisasi baru mengetuk pintu.
Bayangkan betapa relevannya gagasan itu hari ini, ketika pesantren ditantang oleh kecerdasan buatan, perubahan iklim, dan disrupsi ekonomi digital.

Muktamar ke-35 diharapkan memperkuat peran NU bagi umat dan bangsa — tetapi manfaat yang luas itu tidak mungkin lahir dari pesantren yang hanya memelihara tradisi tanpa membaca zaman. Kiai Wahid sudah menunjukkan jalannya: pesantren adalah laboratorium peradaban, bukan sekadar museum ulama salaf.

Yang membedakan Kiai Wahid dari banyak tokoh NU lainnya adalah kemampuannya membumikan gagasan hingga ke level paling bawah. Dalam kesaksiannya, alm Kiai Mursyid Romli, santri Nurul Jadid, yang menyebut bahwa Kiai Wahid adalah sosok yang peduli terhadap pengurus: "Seringkali Kiai Wahid menemani pengurus pesantren dalam rapat-rapat dan memberikan ide segar berkait kemajuan dan kemandirian pesantren."

Ketika menjadi Direktur LAKPESDAM, ia tidak duduk di belakang meja dan mengirim instruksi. Ia turun langsung, mendampingi pengurus cabang, lebur bersama mereka sampai tuntas.

Ketika memimpin Nurul Jadid, ia tidak hanya membenahi kurikulum, tetapi mendirikan balai pengobatan, merintis agrobisnis, dan membangun panti asuhan.
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengingatkan bahwa keberadaan seluruh pengurus PBNU semata-mata untuk berkhidmat kepada jam'iyah, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pernyataan itu indah. Tetapi khidmat seperti apa yang dimaksud? Kiai Wahid sudah menjawabnya dengan tindakan, bukan pernyataan: khidmat yang menyentuh tanah, yang terasa langsung oleh petani, santri, dan warga miskin di sekitar pesantren. 

NU kini adalah organisasi dengan lebih dari seratus juta anggota. Besarnya badan bisa menjadi kutukan jika tidak disertai kemampuan bergerak cepat dan menyentuh akar rumput. Kiai Wahid adalah bukti bahwa kebesaran NU bukan ditentukan oleh jumlah anggota, melainkan oleh kualitas khidmat yang diberikan kepada mereka.

"Jangan melihat orang dari penampilannya, tapi lihatlah dari gagasan yang dimilikinya." Kalimat itu juga berlaku sebagai wasiat bagi Muktamar ke-35. Jangan memilih pemimpin dari penampilan panggungnya tetapi lihatlah dari gagasan yang ia bawa dan rekam jejak khidmatnya yang nyata.

Muktamar ke-35 tinggal menghitung hari. Semoga para peserta muktamar tidak hanya membawa kertas suara, tetapi juga membawa ingatan tentang sosok-sosok seperti Kiai Wahid Zaini — yang mengajarkan bahwa menjaga marwah NU adalah pekerjaan senyap, tekun, dan seumur hidup. Wallahu a'lam bishawab. (red)

Editor : Redaksi