Dewan Pers Singgung Draf RUU Penyiaran pada Rapat UNESCO di Kroasia
Dubrovnik, Kroasia, Jatim Update.id – Anggota Dewan Pers, A Sapto Anggoro, memberikan masukan penting dalam rapat UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) mengenai Tata Kelola Platform Digital. Pertemuan yang diadakan di Dubrovnik ini membahas berbagai isu terkait regulasi media dan teknologi digital.
Sapto Anggoro menyampaikan keprihatinannya terkait pasal dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang diinisiasi DPR. Ia mengutarakan pandangannya dalam rapat kelompok kerja regulasi yang dimoderatori oleh Marjorie Buchser, senior konsultan UNESCO. Menurut Sapto, Indonesia sedang menghadapi situasi berbahaya terkait usulan parlemen yang ingin melarang penyiaran eksklusif jurnalisme investigasi dalam draf RUU Penyiaran.
Baca Juga: Dewan Pers Bersama Wartawan NTB Tolak RUU Penyiaran
"Meskipun pembahasan draf itu telah ditunda, namun tidak dibatalkan," ujarnya.
Sapto menambahkan bahwa perubahan ini dapat mengancam demokrasi di Indonesia, terutama setelah pemilihan presiden pada Oktober nanti.
"Dewan Pers bersama konstituen sudah menolak usulan ini. Saya rasa ini perlu perhatian dunia," tegasnya.
Pertemuan yang bertajuk “Regulatory Approaches to New Technologies: Ensuring Complementarity among Different Regulatory Arrangements” ini dihadiri oleh badan regulator media dari seluruh dunia. Pembahasan meliputi media sosial, platform digital, pers, dan aspek pengaturan serta pengawasannya.
Selain Sapto Anggoro, delegasi Indonesia juga terdiri dari perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Koalisi Damai yang merupakan gabungan beberapa CSO (Chief Security Officer), termasuk Mafindo dan Ecpat Indonesia. Delegasi ini dikoordinasi oleh UNESCO Indonesia.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, yang menjadi pembicara pada hari pertama diskusi, menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilpres 2024 berjalan baik berkat kolaborasi dengan Koalisi Damai yang aktif memberikan masukan mengenai pengelolaan isu media. "Guideline yang disusun oleh UNESCO dan diterjemahkan oleh Koalisi Damai sangat membantu pelaksanaan dan eksekusi Bawaslu pada Pilpres 2024," kata Rahmat.
Baca Juga: Yuyung Pengusaha Muda Yang Jatuh Cinta Pada Dunia Jurnalistik
Wijayanto, Ketua Koalisi Damai dan Wakil Rektor Universitas Diponegoro, juga aktif dalam diskusi. Dalam paparannya, ia menekankan kunci sukses pelaksanaan Pemilu 2024 yang melibatkan kolaborasi erat dengan Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), monitoring ruang publik digital, dan dialog dengan partai-partai peserta pemilu.
"Kami meminta pemimpin partai untuk menandatangani perjanjian pemilu damai. Berkat fasilitasi Bawaslu dan KPU, itu bisa berhasil," ujar Wijayanto.
Sapto Anggoro juga menyoroti inisiatif Menkominfo yang mengusulkan pembentukan Dewan Media Sosial untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari penggunaan platform media sosial.
"Di satu sisi, platform media sosial memang membuat pusing pemerintah," tambahnya.
Baca Juga: Ini Dua Alasan Dewan Pers Menolak Revisi UU Penyiaran
Rahmat Bagja menggarisbawahi bahwa tantangan berikutnya adalah pelaksanaan pilkada.
"Kita harus melanjutkan upaya menjaga komunikasi dan perdamaian yang sudah kita bangun selama Pilpres 2024," pungkasnya.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk terlibat dalam diskusi global mengenai tata kelola media dan teknologi digital, sekaligus mencari solusi untuk menjaga demokrasi dan kebebasan pers di tengah perubahan regulasi yang cepat (red)
Editor : Redaksi
