Pembajakan Negara dan Bunga Rampai Keputusasaan

Oleh: Hadipras 

JatimUPdate.id - Membaca dinamika politik dan tata kelola di negeri ini sering kali memaksa kita mengelus dada. Di satu sisi, panggung depan kekuasaan terus dihiasi retorika demokrasi, pemilu berkala yang megah, serta jargon kesejahteraan rakyat yang didengungkan dengan nyaring. Namun, jika kita bersedia menembus lapisan permukaan dan melihat hingga ke simpul-simpul paling mikroskopis di tingkat tapak, terasa ada pergeseran halus yang secara sistematis sedang mengunci masa depan bangsa dalam lingkaran oligarki yang itu-itu saja.

Dalam kacamata ilmu sosial dan politik, fenomena ini menunjuk pada satu diagnosis yang sangat merisaukan: "state capture" atau pembajakan negara yang dibungkus rapi dengan baju "neo-patrimonialisme".

Sederhananya, lembaga-lembaga negara formalnya ada, undang-undang tertulis rapi, tetapi roh dan seluruh instrumen di dalamnya bekerja terutama untuk melayani kelanggengan elite politik serta para patron ekonominya.

Jaring-Jaring Kontrol di Akar Rumput
Jika kita memperhatikan benang merah dari berbagai kebijakan terkini—mulai dari kucuran program bantuan sosial raksasa hingga pelibatan aparat keamanan dalam ranah sipil dan administrasi warga—tampak sebuah pola besar yang dirancang dengan sangat presisi.

Program pemenuhan gizi gratis hingga penguatan ekonomi desa secara teknokratis tentu terdengar mulia. Namun, ketika program beranggaran fantastis ini masuk ke tengah struktur masyarakat yang belum mandiri secara ekonomi, fungsinya dengan cepat bergeser dari "pemenuhan hak warga negara" menjadi bentuk "patronase politik". 

Masyarakat yang rentan cenderung melihat bantuan tersebut bukan sebagai kewajiban negara dari uang pajak mereka, melainkan sebagai "kebaikan hati" penguasa. Dampaknya sangat psikologis sekaligus politis: lahir ketergantungan elektoral. Muncul kekhawatiran kolektif di tingkat desa bahwa jika arah politik berubah, aliran dana dan isi piring mereka akan runtuh.

Kondisi ini diperparah oleh fenomena sekuritisasi tata kelola sipil. Ketika aparat keamanan dihadirkan hingga tingkat tapak untuk mengawasi distribusi program hingga pendataan pajak perorangan, batas antara pelayanan publik dan pengawasan sosial menjadi kabur. 

Warga tidak hanya diawasi secara ekonomi, tetapi secara tidak langsung ditundukkan secara psikologis. Data presisi mengenai siapa, berada di mana, dan mendapat apa, menjadi instrumen informasi yang sangat bernilai untuk memetakan—bahkan mengondisikan—perilaku politik masyarakat menjelang kontestasi demokrasi.

Kelumpuhan Benteng-Benteng Penyeimbang
Skenario di tingkat bawah tersebut kian kokoh karena ditopang oleh realitas penegakan hukum di tingkat atas yang berjalan asimetris. Ketika hukum ditegakkan dengan prinsip tebang pilih atau dijadikan instrumen "kompromat" (penyanderaan berkas kasus), maka fungsi hukum telah bergeser dari "Rule of Law" menjadi "Rule by Law". Hukum tidak lagi berdiri sebagai panglima yang adil, melainkan alat tawar-menawar untuk mengunci soliditas koalisi.

Yang membuat keputusasaan ini kian pekat adalah ketika benteng-benteng independensi publik yang tersisa—seperti media massa dan pers—turut mengalami pasang-surut daya tahan. Seperti prinsip komersial "tempo-tempo untung, tempo-tempo rugi", pers yang seharusnya menjadi pilar penyeimbang kerap kali dipaksa berkompromi dengan kalkulasi kelangsungan hidup di tengah tekanan ekonomi dan politik.

Ketika ruang atas dipenuhi oleh serakahnya para pemburu rente, ruang bawah dipaksa tiarap oleh ketergantungan dan pengawasan, serta pilar penyeimbang ikut goyah, maka negeri ini seolah sedang berjalan dalam kegelapan.

Menunggu "Last Man Standing"
Dalam tradisi dan kosmologi politik Jawa, situasi krisis multidimensi seperti ini selalu melahirkan kerinduan historis akan datangnya figur pembebas. Nama-nama besar yang menyimbolkan 'wibawa' atau sering disebut perbawa (seperti nama Prabowo) dan ketegasan kerap digantungkan harapan. 

Namun, kita juga harus jujur pada sejarah: ketika seorang individu—sekuat apa pun karismanya—masuk dan berkelindan di dalam mesin kekuasaan yang sudah lapuk dan tersandera oleh kepungan modal, wibawa personal kerap kali tergerus menjadi kompromi pragmatis. Kewibawaan terpaksa berubah jadi 'melucu'

Di tengah ancaman "Competitive Authoritarianism"—sebuah kondisi di mana pemilu tetap diselenggarakan secara berkala demi formalitas di mata internasional, namun arena permainannya telah dirancang tidak seimbang sejak awal—di manakah kita harus menyandarkan harapan?
Mungkin gagasan mengenai "the last man standing" (benteng terakhir yang tetap berdiri) tidak lagi merujuk pada sosok pahlawan tunggal di panggung kekuasaan. 

Last man standing itu adalah ruang nalar, kejujuran moral, dan nurani warga yang menolak untuk mati. Mereka adalah para akademisi, jurnalis jujur yang tersisa, serta masyarakat sipil yang menolak untuk menjual akal sehatnya demi kenyamanan sesaat.

Penutup
Melihat semua realitas ini, terasa betapa beratnya beban sejarah yang sedang kita panggul. Jika skenario pembajakan ini terus berlangsung tanpa adanya koreksi masif dari dalam maupun luar, masa depan generasi mendatang kian suram. 

Anak, cucu, dan cicit kita kelak dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tragis: pasrah menjadi sekedar 'pion' yang terus tereksploitasi di tingkat bawah, atau memilih kompromi moral dengan melebur ke dalam sistem yang merusak demi bisa bertahan hidup.

Kita tentu tidak boleh membiarkan keputusasaan ini membunuh harapan sepenuhnya. Semoga negeri ini, jika memang sedang ditimpa oleh kutukan zaman, dapat segera menemukan kompas peradabannya kembali dan secepatnya terbebas dari kutukan tersebut. (*)

Editor : Redaksi