Jangan Biarkan Uang Rakyat Rp2,6 Triliun Tenggelam dalam Drama Kosmetik Kota
Catatan Redaksi - Ada paradoks yang memprihatinkan dalam dinamika ruang publik Kota Surabaya akhir-akhir ini. Perhatian warga seolah habis tersedot oleh isu-isu hilir yang superfisial.
Media sosial dan ruang diskusi publik riuh rendah drama penertiban parkir liar, kisruh pedagang kaki lima (PKL), hingga potongan video sidak seremonial jajaran pemerintah kota.
Isu-isu permukaan ini dikonsumsi secara masif, seolah masa depan dan tolak ukur keberhasilan kota ini cuma pada estetika ketertiban harian.
Padahal, di saat publik sibuk menonton panggung teater receh tersebut, ada keputusan krusial bernilai raksasa yang berjalan senyap tanpa pengawasan yang sepadan.
Komitmen anggaran infrastruktur Surabaya untuk periode 2025–2027 menembus angka fantastis, Rp2,6 triliun.
Uang rakyat ini tengah dipertaruhkan untuk membiayai proyek-proyek hulu seperti jaringan drainase, rumah pompa, pengerjaan box culvert, hingga pembebasan lahan untuk jalan baru.
Sangat ganjil ketika rencana induk tata kota yang menelan dana triliunan rupiah justru minim sorotan dan perdebatan publik.
Mengapa energi kritis warga habis dikuras cuma meributkan urusan jukir, sementara realisasi dana anggaran jumbo untuk memutus banjir dan kemacetan melenggang tanpa evaluasi yang ketat?
Alasan proyek makro ini sengaja tidak dipublikasikan secara masif karena masih dalam tahap konstruksi sebuah kekeliruan logika.
Sebab transparansi anggaran bukanlah pilihan komunikasi yang bisa ditawar atau disembunyikan di balik keluhan warga mengenai debu proyek.
Minimnya keterbukaan informasi mengenai cetak biru proyek triliunan ini justru membuat masyarakat rentan mengalami keletihan sosial akibat dampak kemacetan konstruksi, tanpa pernah tahu kapan dan bagaimana janji solusi itu akan ditunaikan.
Publik tidak bisa terus-menerus disuguhi tontonan mikro yang dramatis namun minim dampak sistemik.
Sementara proyek makro yang menggunakan uang triliunan rupiah berjalan di ruang yang remang-remang.
Efek domino dari pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran jauh lebih menentukan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup warga Surabaya ketimbang cuma aksi teatrikal di lapangan yang bersifat sementara.
Anggaran Rp2,6 triliun menuntut akuntabilitas publik. Jika warga Surabaya terus terdistraksi riuh rendah isu kosmetik, kita sedang membuka celah lebar bagi hilangnya kontrol sosial terhadap tata kelola anggaran raksasa ini.
Sudah saatnya publik berbalik arah fokus pengawasan. Berhentilah terpaku pada drama harian parkir dan PKL.
Mulailah menuntut transparansi atas setiap rupiah dari anggaran Rp2,6 triliun tersebut, agar uang rakyat benar-benar menjelma menjadi solusi struktural yang tuntas, bukan cuma habis tanpa bekas di balik riuhnya konten pencitraan.
Editor : Redaksi
