BPBD Jawa Timur Gandeng Bappeda Jawa Timur Sosialisasikan Kajian Risiko Bencana Jawa Timur 2022-2026

oleh : -
BPBD Jawa Timur Gandeng Bappeda Jawa Timur Sosialisasikan Kajian Risiko Bencana Jawa Timur 2022-2026
sosialisasi hasil kajian risiko benjana Jawa Timur tahun 2022-2026 di ruang rapat Kantor Bappeda Jawa Timur, Surabaya (20/10/2022).

Surabaya (JatimUpdate.id) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur mensosialisasikan hasil kajian risiko bencana Jawa Timur tahun 2022-2026 di ruang rapat Kantor Bappeda Jawa Timur, Surabaya (20/10/2022).

Kegiatan sosialisasi ini, diikuti oleh seluruh BPBD Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, dan beberapa organisai di Jawa Timur. Sosialisasi ini dilakukan secara luring/offline 62 peserta dan daring/online 309 orang.
“Kegiatan ini diikuti oleh seluruh elemen penting dalam tanggap bencana, mulai BPBD Kabupaten/Kota sampai Bappeda Kabupaten/Kota. Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini terdiri 62 orang ikut secara offline dan 309 orang melalui daring,” kata Suharlina Kusumawardani Sekertaris BPBD Jawa Timur Saat Sambutan.

Suharlina mengatakan kegiatan sosialisai ini merupakan kajian potensial bencana Jawa Timur tahun 2022 sampai tahun 2026.

Kajian risiko bencana alam tentunya sangat penting untuk di mengerti dan dikaji agar semua penangannya sesuai dengan yang dibutuhkan.

“ Kajian risiko bencana ini perlu memakai 5 W 1 H, bencana apa yang terjadi, siapa saja korbannya, mengapa bisa terjadi bencana, kapan kejadiannya , dan bagaimana kejadian benjaca itu,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov Jatim, Benny Sampirwanto dalam sambutannya.

Benny juga mengatakan Jawa Timur merupakan daerah cincin api, segala bencana mulai gunung Meletus, gempa, tanah longsor sampai banjir, sangat mungkin terjadi. Sehingga kajian terkait resiko bencana dan penangannya sangat penting dilakukan, agar mampu menangani bencana tersebut.

Kajian risiko bencana ini harus di sepakati bersama dan di samakan presepsinya agar mampu menanggulangi potensi bencana yang terjadi.

“Kita harus bisa menyamakan persepsi dan menyepakati terkait kajian resiko bencana yang di buat BNPB, agar penangan potensi bencana ini berjalan maksimal’” pungkas Benny. (rud)