Pjs Walikota Surabaya Diminta Sinergi Lanjutkan Kebijakan yang Pro Rakyat
Surabaya, JatimUPdate.id - Efektif mulai 25 September 2024 tongkat estafet Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan dipimpin oleh Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya berharap Pjs wali kota Surabaya Restu Novi Widiani mampu melanjutkan program-program yang berpihak kepada masyarakat yang selama ini telah dijalankan oleh wali kota Eri Cahyadi dan Wakil wali kota Armuji.
Baca Juga: DPRD Kota Surabaya Tetapkan Usulan Pimpinan Definitif
"Saya kira Pjs Wali kota Surabaya setelah menerima tongkat estafet dari Eri-Armuji yang kini sedang cuti karena mengikuti kontestasi di pilkada. Dengan selang waktu 2 bulan diharapkan mampu melanjutkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Surabaya," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Sementara, kepada media, Selasa (24/9)
Selain itu, kata politisi PDI Perjuangan kota Surabaya ini, Pjs nanti diharapkan juga bisa melanjutkan pembangunan dan penanganan isu-isu sentral di kota surabaya. Diantaranya angka kemiskinan angka pengangguran dan stunting.
Baca Juga: Ditunjuk Kembali Jadi Ketua DPRD Surabaya, Adi Jawab Diplomatis: Surat Rekom Belum Saya Pegang
"Terutama pelayanan publik harus betul-betul diperhatikan serta kebijakan pemerintah kota Surabaya dan Keteraturan pemerintahan yang selama ini menjadi pondasi kuat dalam jalannya pemerintahan dikota Surabaya," sambung Adi.
Kemudian diharapkan Pjs dan DPRD kota surabaya bisa segera bersinerji agar dengan cepat menyesuaikan kebijakan atau policy yang harus diambil dimasa kepemimpinan Pjs.
Baca Juga: AKD Disahkan Usai Ditetapkan Pimpinan Definitif, Fathoni: Semua Parpol Dapat Jatah Jabatan
"Saat ini kota Surabaya sudah banyak melakukan pembangunan fisik dalam upaya mengedalikan banjir dengan membangun saluran air. Pembenahan balai-balai RW kemudian, pelayan publik yang selama ini sudah optimal dan dirasakan manfaatnya oleh warga, pun demikian pelayanan kesehatan yang begitu dirasakan betul kebermanfaatannya oleh masyarakat. Ada juga program perbaikan rumah tidak layak huni, penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainnya," pungkas Adi. (*)
Editor : Miftahul Rachman
