Surabaya, JatimUPdate.id - Anggota Komisi B DPRD Surabaya Budi Leksono atau yang akrab dipanggil Buleks mendukung pemkot menerapkan parkir digital dengan
PAD
Optimalisasi PAD Melalui Reklame, PKS Minta Pemkot Pastikan Tunggakan Pajak Sebelumnya Tuntas
Surabaya,JatimUPDATE.id - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, menekankan optimalisasi pajak reklame untuk
Komisi A DPRD Surabaya Desak Pengelolaan Air Dikuasai Negara: PAD Bocor, Warga Dirugikan
Surabaya,JatimUPdate.id – Polemik pengelolaan air bersih oleh pengembang swasta di kawasan elit Surabaya Barat memantik reaksi keras dari legislatif. Komisi A D
Imam Syafi’i Kritik PAD Dishub Tak Tercapai, Tapi Belanja Malah Naik
Surabaya,JatimUPdate.id – Anggota Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya, Imam Syafi’i, menyoroti ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja Dinas Perhubungan (Di
Sorot Kebocoran PAD dari Parkir, Pansus LKPJ: Target Dishub Surabaya Meleset
Surabaya,JatimUPdate.id – Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya, Budi Leksono, menyoroti serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan (Dishub) yang j
Soal Utang Pemkot Surabaya ke Kontraktor, DPRD: Itu Karena Target Pendapatan Tidak Tercapai
Surabaya, JatimUPdate.id - Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael, angkat bicara terkait utang Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kepada kontraktor yang
Pemkot Nunggak Utang Ratusan Miliar, DPRD: Optimalkan Pendapatan dan Sumber Pembiayaan Lainnya
Surabaya, JatimUPdate.id - Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan turut buka suara terkait menunggaknya utang Pemkot ratusan miliar kepada kontraktor. Eri
Jawa Timur Bangkit Lebih Maju: Dorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Dorong Digitalisasi Pemerintahan upaya akselerasi penggunaan transaksi pembayaran non-tunai di lingkungan Pemerintah Daerah, baik dari sisi penerimaan maupun pe
Dilema Pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan BBN Membuka Peluang Baru untuk Daerah
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) mempengaruhi kondisi fiskal Pemprov Jatim di tahun 2025.